Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi meluncurkan layanan pengaduan masyarakat berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bertajuk “Halo SAE” dalam apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (20/5/2026).
Peluncuran layanan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris melalui penekanan tombol sirine dan penyematan rompi kepada tiga operator Halo SAE.
Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengatakan Halo SAE merupakan inovasi layanan pengaduan terpadu berbasis AI yang terhubung dengan sistem data satu pintu dan Command Center daerah.
“Ini adalah hotline yang sudah kita persiapkan sejak lama. Konsepnya berbasis AI dan akan terhubung dengan sistem data satu pintu serta command center. Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui nomor 0821-3100-1001. Semua laporan akan langsung terbaca dan diteruskan ke OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Bupati Haris menjelaskan, sistem ini mengklasifikasikan tingkat urgensi laporan masyarakat agar penanganan lebih cepat dan terukur, mulai dari kategori darurat hingga laporan yang membutuhkan asesmen lebih lanjut.
““Untuk kategori urgensi tinggi ditargetkan respon 1 sampai 3 jam, kategori sedang kurang dari 24 jam dan kategori lain maksimal 3 kali 24 jam. Semua ini agar pelayanan publik lebih cepat dan terukur,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menegaskan kehadiran Halo SAE juga menjadi instrumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik. “Ini akan menjadi bagian dari penilaian kita terhadap OPD. Respons pelayanan publik akan terus kita evaluasi melalui sistem ini,” tambahnya.
Dengan hadirnya Halo SAE, Pemkab Probolinggo berharap pelayanan publik semakin cepat, transparan dan responsif, sekaligus memperkuat transformasi digital pemerintahan di daerah. ***
