PROBOLINGGO.KLIKSURABAYA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan dengan mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja daerah telah mencapai 44,89 persen atau senilai Rp1,077 triliun dari total APBD sebesar Rp2,401 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi (rakor) realisasi anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (20/7/2026).
Rakor dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto serta diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo bersama pejabat yang membidangi pengelolaan dan realisasi anggaran.
Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso Heru Kutanto dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo Khairul Anwar.
Pada kesempatan itu, Pemkab Probolinggo juga memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dengan capaian realisasi belanja tertinggi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 serta Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran.
Untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, penghargaan Kategori Perangkat Daerah diraih RSUD Waluyo Jati dengan realisasi 98,96 persen, Kategori Kecamatan diraih Kecamatan Kraksaan sebesar 95,25 persen dan Kategori Bagian diraih Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi 98,97 persen.
Sementara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, penghargaan Kategori Perangkat Daerah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan realisasi 26,76 persen, Kategori Kecamatan diraih Kecamatan Dringu dengan realisasi 37,25 persen serta Kategori Bagian diraih Bagian Administrasi Pembangunan dengan realisasi 30,95 persen.
Adapun pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, penghargaan Kategori Perangkat Daerah diraih RSUD Tongas dengan realisasi sebesar 58,29 persen. Kategori Kecamatan diraih Kecamatan Dringu dengan realisasi 54,78 persen dan Kategori Bagian diraih Bagian Organisasi dengan realisasi sebesar 50,17 persen.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih mengatakan percepatan realisasi anggaran pada semester kedua harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program, capaian fisik serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Hingga 30 Juni 2026 realisasi belanja APBD Kabupaten Probolinggo telah mencapai 44,89 persen atau sebesar Rp1,077 triliun dari total anggaran Rp2,401 triliun. Kami mendorong seluruh Perangkat Daerah segera mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Yang terpenting bukan hanya tingginya serapan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengendalian pembangunan saat ini mengedepankan keseimbangan antara realisasi keuangan, capaian fisik, kualitas output program dan outcome yang dirasakan masyarakat. “Pelaporan perkembangan pembangunan harus dilakukan secara tertib sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” lanjutnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut jelas Wiwit, Pemkab Probolinggo telah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain penyesuaian belanja pegawai, penerapan kebijakan zero-based budgeting bagi kegiatan non prioritas, percepatan pelaporan progres fisik proyek, pelaksanaan tender dini serta optimalisasi pemanfaatan e-Katalog Lokal guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan program dan kualitas hasil pembangunan. Dengan pengendalian yang baik, target pembangunan daerah dapat tercapai sekaligus mendukung stabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menegaskan rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen seluruh Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo SAE.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil sehingga setiap program pembangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Rapat koordinasi ini memiliki arti penting bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Probolinggo SAE. Kehadiran kita merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Saya berharap forum ini menjadi momentum meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sehingga setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), realisasi anggaran Perangkat Daerah hingga 30 Juni 2026 mencapai 44,89 persen. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
“Saat ini bukan sekadar menghabiskan anggaran. Target kita adalah outcomes atau manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar spending. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga, penurunan kemiskinan serta kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Anang juga memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan. “Penghargaan kepada OPD dengan realisasi anggaran terbaik diharapkan menjadi motivasi bagi Perangkat Daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2026 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Kawasan Strategis yang Didukung Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Peningkatan Produksi Pangan.
“Sejumlah program strategis juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan tahun, progres proyek strategis daerah telah mencapai 12,5 persen, termasuk penyelesaian 145 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sementara tujuh paket pekerjaan lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Di sisi lain, Program SAE telah memasuki tahun kedua dengan capaian sekitar 40 persen,” terangnya.
Menurut Anang, berbagai program tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo di tengah tantangan ekonomi global. “Saya menilai aktivitas pelaku UMKM, sektor perdagangan dan jasa mulai menunjukkan tren positif seiring meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan dan momentum nasional yang berdampak pada perekonomian daerah,” tambahnya.
Untuk itu, Anang meminta seluruh OPD yang realisasi anggarannya masih berada di bawah 40 persen agar segera melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta sinkronisasi antara target fisik dan target keuangan menjadi langkah penting agar pelaksanaan pembangunan pada semester kedua dapat berjalan optimal.
“Mari kita jadikan semester kedua sebagai momentum akselerasi. Identifikasi setiap hambatan, percepat pengadaan barang dan jasa serta pastikan progres fisik berjalan seiring dengan realisasi keuangan sesuai ketentuan. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran yang kita keluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
